Ads Top

Banggar DPR RI menyetujui P2APBN 2019. (foto: dpr)
Jakarta, Berita Bisnis: Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN) Tahun 2019. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dan dihadiri Menkeu Sri Mulyani, DPR mengapresiasi capaian pemerintah tahun 2019.


Persetujuan Banggar DPR RI itu diberikan pada rapat Senin (7/9/2020) kemudian akan dibawa pada tingkat rapat paripurna pada 15 September 2020 mendatang.

Anggota Banggar Muhammad Yahya Zaini memberikan apresiasi atas capaian pemerintah dalam dalam indikator pembangunan yang antara lain berupa penurunan Angka kemiskinan pengangguran dan rasio gini.

Pada 2019 angka kemiskinan tercatat 9,2 persen atau menurun dari 9,6 persen pada 2018. Tingkat pengangguran terbuka pada 2019 juga tercatat 5,28 persen atau menurun dari 5,34 persen di tahun 2018. Selain itu rasio gini yang mencerminkan kesenjangan sosial juga menurun dari 0,384 pada 2018 menjadi 0,380 di 2019. Indeks pembangunan manusia juga tercatat meningkat dari 71,39 pada 2018 menjadi 71,92 pada 2019.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersyukur APBN 2019 dapat diterima dengan baik sering dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019.

Ia juga mengutarakan bahwa capaian ekonomi di 2019 tidaklah mudah. Sebab dinamika global baik dari perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China, arah bank sentral AS yang sulit ditebak, hingga geopolitik global menjadi sentimen yang lekat di tahun lalu.

“Kami patut bersyukur 2019 masih dapat mendapatkan hal yang positif pada asumsi makro dan indikator kesejahteraan masyarakat. Bahwa APBN 2019 baik pengelolaan pendapatan, belanja, utang sesuai standar akuntansi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya,” pungkas Sri Mulyani. (jo3)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.